JUARANEWS.CO BOLMONG – Dugaan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil “titipan” dalam rekrutmen tenaga Honor di Bolaang Mongondow (Bolmong) memicu reaksi keras dari anggota legislatif (Aleg) DPRD Bolmong, Arman Mamonto. Politisi vokal ini secara tegas menyuarakan kekecewaannya dan meminta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong untuk bertanggung jawab penuh Atas peryataannya.
Pernyataan tersebut menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk legislatif. Arman Mamonto menilai bahwa pernyataan tersebut tidak hanya menciptakan kegaduhan publik, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen ASN yang seharusnya bersih dan transparan.
“Ini bukan sekadar isu, tapi keluhan langsung dari masyarakat yang merasa dirugikan. Jangan jadikan proses rekrutmen ASN sebagai ajang main mata. Jika benar ada titipan, maka ini bentuk pelecehan terhadap sistem seleksi yang seharusnya transparan dan akuntabel,” tegas Arman.
Ia juga menyoroti peran penting Kepala BKPP dalam menjamin integritas proses seleksi PPPK. Arman menyebutkan bahwa Kaban BKPP tidak bisa lepas tangan dan harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait peryataanya bahwa ada PPPK titipan.
“Kaban BKPP harus turun menjelaskan ini secara terang. Jangan sampai ini mencoreng nama baik daerah dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.
Arman menambahkan, jika benar terdapat praktik titipan dalam proses seleksi PPPK, maka hal tersebut harus dibuktikan dan ditindaklanjuti melalui jalur resmi, bukan sekadar dilontarkan di ruang publik tanpa bukti konkret.
“Kalau memang ada indikasi pelanggaran, sebaiknya dibawa ke ranah hukum atau dilakukan investigasi internal. Jangan sampai opini liar ini membuat peserta yang telah berjuang secara murni menjadi korban stigma,” ucapnya
Diketahui, pernyataan Kaban BKPP Bolmong tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan peserta PPPK serta masyarakat umum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPP Bolmong belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Namun tekanan dari DPRD dan masyarakat semakin menguat agar dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi PPPK dan investigasi menyeluruh jika terbukti ada penyimpangan.
Dugaan adanya PPPK “titipan” menjadi sorotan serius yang bisa berdampak luas terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Masyarakat pun kini menanti langkah tegas dari instansi terkait demi menegakkan keadilan dan menjaga integritas birokrasi.***
