JUARANEWS.CO BOLMONG — Komitmen Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, SE., M.Si, dalam mendukung kebijakan nasional kembali ditunjukkan. Kali ini, ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada 26–28 Agustus 2025.
Rakornas dengan tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya produk hukum daerah yang tidak hanya sesuai asas hukum, tetapi juga mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, mempercepat investasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain Mendagri, forum strategis ini juga dihadiri pejabat tinggi negara seperti Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Rakornas turut diikuti para Gubernur, Bupati, Wali Kota, pimpinan DPRD, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi tampak berdampingan dengan Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, SpM, serta Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Jusran D. Mokolanot, S.Ag., M.Si. Kehadiran bersama itu mencerminkan eratnya sinergi antar-pemerintah daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) dalam memperkuat pembangunan.
Menurut Bupati Yusra, Rakornas ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. “Rakornas ini memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah agar setiap produk hukum yang disusun bisa mendukung investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan keterlibatan aktif para kepala daerah, Rakornas 2025 diharapkan melahirkan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, sekaligus memperkokoh sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
