JuarNews.co, Bolmong — Dalam upaya mewujudkan pengawasan Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memperkuat kapasitas kelembagaannya. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan diskusi publik bertajuk “Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan”, yang digelar di Hotel FThree, Kotamobagu, Senin (13/10/2025).
Kegiatan dengan tema “Menguatkan Bawaslu sebagai Pilar Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas di Kabupaten Bolaang Mongondow” itu dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Bolmong, Radikal Mokodompit. Acara turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya, sebagai narasumber utama melalui sambungan daring (Zoom Meeting).
Turut hadir Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, jajaran KPU Bolmong, perwakilan Kesbangpol, unsur Kepolisian dan Kejaksaan, pengurus partai politik, organisasi masyarakat (Ormas), serta berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap penguatan demokrasi di daerah.
Dalam pemaparannya, Bima Arya menegaskan bahwa Bawaslu merupakan elemen kunci dalam memastikan kualitas demokrasi. Menurutnya, lembaga pengawas Pemilu tidak hanya berperan menindak pelanggaran, tetapi juga harus aktif mencegah munculnya praktik politik yang mencederai keadilan dan integritas Pemilu.
“Bawaslu harus makin berwibawa, makin bertaring, dan semakin menunjukkan diri sebagai lembaga yang diharapkan menjaga demokrasi ke depan. Menjaga kemurnian suara rakyat adalah tugas utama yang tidak bisa ditawar,” tegas Bima Arya.
Ia menambahkan, pengawasan Pemilu tidak cukup dilakukan secara prosedural, tetapi juga harus berlandaskan etika politik dan integritas kelembagaan. Dengan demikian, kehadiran Bawaslu dalam setiap tahapan politik mampu memastikan Pilkada berjalan sesuai amanat konstitusi — jujur, adil, dan bebas dari intervensi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Tantangan pengawasan Pemilu di era digital dan politik elektoral yang semakin kompleks, katanya, menuntut adaptasi dan profesionalitas berkelanjutan.
“Kami berkomitmen membangun kelembagaan yang solid, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika politik di daerah. Bawaslu harus hadir bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi,” ujar Radikal.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat sipil dinilainya sebagai kunci utama mewujudkan Pemilu yang kredibel dan berkeadilan.
Diskusi publik ini menjadi ruang berbagi gagasan dan memperdalam pemahaman mengenai pentingnya peran pengawasan dalam proses demokrasi. Sejumlah peserta turut menyampaikan pandangan terkait penguatan pengawasan partisipatif, edukasi politik, serta strategi menghadapi potensi pelanggaran pada Pilkada mendatang.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bolmong meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan, memperluas jaringan pengawasan berbasis masyarakat, dan memastikan setiap proses politik berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Sebagai garda terdepan dalam menjaga kemurnian suara rakyat, Bawaslu Bolmong meyakini bahwa demokrasi berintegritas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dan kesadaran bersama seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu.
