JUARAnews.co BOLMONG — Upaya mendorong percepatan pembangunan desa kembali menjadi agenda besar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Komitmen itu ditegaskan melalui keikutsertaan Pemkab dalam Rapat Paripurna (Rapurna) TMMD ke-46 Tahun Anggaran 2025, yang pada Kamis (4/12/2025) dilaksanakan secara virtual dari Makodim 1303/Bolmong.
Pada kesempatan tersebut, Asisten II Sekda Bolmong, Renti Mokoginta, hadir mewakili Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi. Kehadirannya menandai dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis TNI yang selama ini dikenal efektif membuka akses pembangunan hingga wilayah terpencil.
Rapurna dibuka dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Aster KASAD, Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen. Dalam laporannya, ia membacakan amanat KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan kerja besar lintas sektor yang menghubungkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh peserta Rapurna,” demikian disampaikan Mayjen Zulkarnaen saat membacakan amanat KASAD. Ia menekankan bahwa TMMD dirancang untuk memperkuat kohesi sosial dan menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau pembangunan.
Dalam pemaparan berikutnya, Aster KASAD menguraikan bagaimana mekanisme TMMD memungkinkan desa, kecamatan, dan kabupaten/kota berperan langsung dalam setiap tahap pelaksanaan. Model ini dianggap mampu memperkuat stabilitas keamanan daerah, membuka jalur ekonomi baru, serta membantu meringankan beban hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan sosial.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini bertumpu pada kemampuan daerah mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak sesuai kondisi lapangan.
Salah satu bahasan penting dalam Rapurna adalah penyelarasan program TMMD untuk perencanaan tahun 2027. Seluruh 514 daerah di Indonesia 415 kabupaten dan 98 kota wajib menyampaikan prioritas pembangunan desa berdasarkan data valid, kondisi demografi, potensi sumber daya alam, serta kebutuhan sekunder masyarakat.
Tahapan perencanaan terintegrasi akan dimulai pada Maret 2026, beriringan dengan penyusunan anggaran tahun 2027. Pemerintah pusat melalui Kemendagri memastikan dukungan berkelanjutan dalam sinkronisasi anggaran 2025–2026.
Perwakilan Dirjen Kementerian Keuangan, Purwanto, memberi penekanan khusus mengenai pentingnya perencanaan yang terukur dan kolaboratif agar pelaksanaan TMMD memberikan dampak langsung bagi pemerataan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Bulog memaparkan kesiapan lembaganya dalam mendukung kebutuhan logistik dan memastikan ketersediaan stok pangan selama program berjalan.
Di ruang virtual Makodim 1303/Bolmong, kegiatan ini juga diikuti oleh Mayor Arh Ahmad Janis, Plt. Asisten II Sekda Bolmong Hi. Renti Mokoginta, serta Kabid Bappeda Bolmong Yunus Mokoginta yang hadir mewakili Kepala Bappeda.
