JUARAnews.co KOTAMOBAGU — Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam menurunkan angka stunting kembali dikuatkan melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Kamis (11/12). Pertemuan tersebut mempertemukan Ketua DPRD Tony Tumbelaka, Asisten Pemerintahan dan kesra, para pimpinan OPD, Staf Khusus Bupati, Camat se-Bolmong, Tenaga Ahli PMD, tenaga kesehatan, Penyulu KB serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Bupati Dony Lumenta, yang membuka kegiatan, menekankan bahwa stunting masih menjadi persoalan strategis yang memerlukan penanganan terpadu. Ia menyebut rakor ini sebagai ruang untuk meninjau kembali upaya yang telah berjalan sekaligus menyelaraskan langkah antarlembaga.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan keselarasan kerja agar intervensi benar-benar berdampak,” kata Dony.
Dalam pemaparannya, Wabup mengingatkan bahwa stunting di Indonesia termasuk di Bolmong dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pemenuhan gizi, pola pengasuhan, ketersediaan air bersih, hingga kondisi sanitasi. Karena itu, pemerintah daerah menilai pendekatan yang menyentuh banyak sektor merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan angka kasus secara berkelanjutan.
“Penanganan yang komprehensif dan berlapis menjadi kebutuhan, bukan pilihan,” ujarnya.
Dinas Kesehatan diminta untuk memperkuat pelaksanaan Posyandu serta layanan kesehatan pada 2026, terutama dalam hal edukasi gizi dan pembinaan pola asuh. Wabup menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten, tetapi juga pada pemerintah desa hingga tingkat RT yang berinteraksi langsung dengan keluarga balita.
Wabup Dony juga menyoroti pentingnya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap presentasi perkembangan kasus dalam rakor tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan laporan beberapa bulan sebelumnya, mengingat data menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelaporan secara berjenjang.
Selain itu, ia meminta agar seluruh kendala lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, sehingga alokasi anggaran untuk penanganan stunting dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita menginginkan setiap langkah yang ditempuh memberi dampak yang terukur dan mengarah pada target nol kasus stunting di Bolmong,” ujar Dony.
Sebagai penutup, pemerintah daerah menegaskan bahwa hasil rakor ini akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan program penanganan stunting di tahun mendatang. Pemkab Bolmong berharap kolaborasi lintas sektor yang terbangun semakin mempercepat capaian perbaikan gizi masyarakat, sehingga target penurunan stunting dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan. (/liet)
