JuaraNews.co Bolmong — Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) ditantang untuk memberikan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus adalah tata kelola keuangan daerah, yang menjadi ujung tombak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Menjawab tantangan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Wawan Gaib, menginisiasi sebuah konsep standar pelayanan ASN melalui Gerakan Optimalisasi Data Gaji dan Kepegawaian.
Menurut Wawan, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta pembayaran gaji ASN.
“Meskipun detail pelaksanaannya bisa berbeda di tiap daerah, kami meyakini bahwa penataan standar pelayanan ASN menjadi hal yang sangat penting dan strategis dalam roda pemerintahan,” ujar Wawan, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, gerakan tersebut mencakup kegiatan memperbaiki dan memperbarui data kepegawaian agar lebih akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Gerakan ini juga akan mengintegrasikan data kepegawaian dengan sistem penggajian, sehingga proses penghitungan gaji, tunjangan, dan hak ASN menjadi lebih tepat serta efisien,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wawan menuturkan bahwa gerakan ini sejalan dengan semangat pembangunan berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah. Kemajuan teknologi, kata dia, menjadi peluang besar untuk memaksimalkan implementasi gerakan tersebut.
“Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait digitalisasi dan efisiensi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah,” pungkas Wawan, yang saat ini tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) III.
