JUARAnews.co TANGERANG — Suasana di Hall 3 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kamis (13/11/2025), terasa berbeda. Ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia berkumpul dalam forum strategis bertajuk “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026.” Salah satu yang hadir adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta.
Pertemuan nasional itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Tujuannya bukan sekadar seremonial, melainkan membahas arah kebijakan pendidikan nasional yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026 khususnya terkait program revitalisasi satuan pendidikan dan percepatan digitalisasi pembelajaran.
Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menegaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah.
“Transformasi pendidikan harus dimulai dari penguatan satuan pendidikan. Di sinilah letak kunci peningkatan mutu pembelajaran,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.
Rakor itu juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, dan inovasi yang telah dilakukan di wilayah masing-masing. Dony Lumenta, yang mewakili Kabupaten Bolaang Mongondow, menilai kegiatan semacam ini penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinergi kebijakan adalah kunci agar program revitalisasi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Wabup Dony. Menurutnya, digitalisasi pembelajaran tidak sekadar menghadirkan teknologi di ruang kelas, tetapi juga soal kesiapan guru, siswa, dan infrastruktur.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang akan berjalan mulai 2026 itu menitikberatkan pada tiga hal: peningkatan mutu tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan sistem pembelajaran berbasis digital. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dapat dipersempit.
Bagi daerah seperti Bolaang Mongondow, kebijakan ini membuka peluang besar untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas. Pemerintah kabupaten, kata Dony, berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan anggaran daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kalau kita ingin membangun SDM yang tangguh, fondasinya harus kita kuatkan dari sekarang,” ujarnya.
Dengan forum koordinasi semacam ini, diharapkan tidak ada lagi jarak antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Sebab, revitalisasi pendidikan sejatinya bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan ruang belajar yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.
