BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Langagon, Kecamatan Bolaang. Setelah melalui sejumlah tahapan persiapan, pemerintah daerah kini memastikan aspek tata ruang lokasi pembangunan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Forum Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow yang dipimpin Sekretaris Daerah Bolmong, Abdullah Mokoginta, Kamis (8/10/2026), di ruang rapat Sekretaris Daerah.
Forum ini membahas usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan Dinas Sosial Bolmong, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang dan pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Pemenuhan KKPR menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021.
Pembahasan tata ruang ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Langagon yang sebelumnya telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Persiapan Menuju Pembangunan
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Langagon bukan sekadar rencana jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bolmong sebelumnya telah melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk meninjau lokasi dan memastikan kesiapan lahan serta infrastruktur pendukung.
Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta sebelumnya telah meninjau langsung lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut. Pemerintah daerah juga mengawal berbagai kebutuhan pendukung, termasuk akses jalan, air bersih dan listrik.
Sekolah Rakyat Bolmong masuk dalam program Sekolah Rakyat Tahap III. Sekolah tersebut direncanakan memiliki kapasitas awal 300 peserta didik, masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Lintas Perangkat Daerah Terlibat
Pembahasan tata ruang melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur pemerintahan terkait. Hadir dalam forum tersebut Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bupati, perwakilan Dinas Pendidikan, perwakilan Dinas PTSP, perwakilan BKD, perwakilan Bagian Hukum, Kepala Bidang Sosial, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR, serta Sangadi Langagon.
Keterlibatan lintas sektor diperlukan karena pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan pendidikan. Sejumlah aspek lain juga harus dipastikan sejak awal, mulai dari tata ruang, lingkungan, pelayanan perizinan, aspek hukum hingga kesiapan wilayah.
Melalui forum tersebut, setiap perangkat daerah dapat memberikan masukan sesuai kewenangannya sehingga proses pembangunan memiliki landasan perencanaan yang lebih matang.
Ditargetkan Beroperasi 2027
Pemkab Bolmong sebelumnya menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 2027. Dengan kapasitas awal 300 siswa, sekolah ini diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun, sebelum pembangunan memasuki tahapan lebih lanjut, berbagai persyaratan teknis dan administratif harus dipastikan terpenuhi. Salah satunya adalah kepastian mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi yang telah disiapkan.
Karena itu, pembahasan dalam Forum Penataan Ruang menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan pembangunan Sekolah Rakyat di Langagon.
Pemerintah Kabupaten Bolmong melalui koordinasi lintas perangkat daerah terus mendorong agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memiliki dasar perencanaan yang kuat dan sesuai dengan regulasi.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat di Desa Langagon diharapkan dapat segera direalisasikan dan mulai memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bolaang Mongondow.
Bagi pemerintah daerah, kehadiran Sekolah Rakyat bukan semata pembangunan fasilitas baru. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
