Yusra Alhabsyi Tancap Gas Benahi Wilayah, Bolmong Masuk Proyek Nasional Penegasan Batas Desa 2026

JUARAnews.co MANADO — Upaya penataan wilayah terus dipercepat. Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, menghadiri Kick-Off Meeting Penegasan Batas Desa tahun 2026 yang menjadi bagian dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), di Swiss-Belhotel Maleosan, Rabu (29/4/2026).

Agenda strategis ini mempertemukan tiga kabupaten lintas provinsi, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo.

Dalam arahannya, Bolombo menegaskan bahwa penegasan batas desa merupakan fondasi penting dalam sistem administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang. Melalui ILASPP, pemerintah menargetkan terciptanya kepastian hukum wilayah sekaligus menekan potensi konflik agraria yang kerap muncul di tingkat desa.

Bupati Yusra hadir didampingi jajaran lengkap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Di antaranya Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Plt. Kepala Dinas PMD, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, hingga Kepala Bagian Hukum. Sejumlah camat dari wilayah terdampak juga turut ambil bagian, seperti Camat Sangtombolang, Bolaang, Passi Barat, Dumoga Tenggara, dan Poigar.

Kehadiran penuh jajaran ini mencerminkan keseriusan Pemkab Bolmong dalam menuntaskan persoalan batas wilayah yang selama ini menjadi tantangan klasik di daerah. Penegasan batas desa dinilai krusial untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi dan terukur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Fasilitasi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Lusje Anneke Tabalujan, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Murtono, serta Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala.

Selain itu, tampak pula Wakil Bupati Donggala, Sekretaris Daerah Toli-Toli, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, serta Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut.

Melalui kick-off ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid. Target pemetaan dan penegasan batas desa di Bolaang Mongondow pun dipatok rampung tepat waktu, sekaligus menjadi pijakan penting bagi percepatan pembangunan berbasis tata ruang yang akurat dan berkelanjutan. (/liet)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *